KTRINDONESIA – Polarisasi di masyarakat yang terjadi dalam sebuah pemilu sering kali terjadi karena kandidat yang tampil cuma dua. Akibatnya, pola dukungan yang mengkristal tak terhindarkan. Karena itu, PKS akan berusaha memperjuangkan agar ambang batas parlemen ataupun pencapresan itu bisa diturunkan dari 20% seperti saat ini.

Kalau ambang batas tidak setinggi seperti sekarang, ada kemungkinan calon pemimpin yang tampil akan lebih banyak. Dengan demikian, pola dukungan masyarakat bisa tersebar sehingga persaingan politik bisa lebih rileks. “Ini butuh kenegarawanan dari elit politik kita,” papar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam program Blak-blakan detik, Senin (20/9/2021).

Ke depan, dia juga berharap para elite partai khususnya mampu bersikap dan bertindak lebih dewasa dalam berpolitik dan menyikapi perbedaan. Maka, tidak ada lagi pihak yang merasa paling Pancasilais, juga tidak ada yang merasa paling religius atau agamais. Sebab, pembangunan dan kemajuan bangsa ini membutuhkan kerja sama dan kebersamaan di antara semua elemen anak bangsa.

BACA JUGA  Ketua DPR RI: Integrasi NIK-NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi

“Jangan sampai ada klaim sepihak, saya Pancasila seolah menafikan orang lain tidak Pancasilais. Jangan benturkan nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan NKRI,” tegas Syaikhu.

Bagi PKS, ia melanjutkan, empat pilar kebangsaan yang pernah disosialisasikan oleh Ketua MPR Taufik Kiemas, yakni penerimaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Tinggal bagaimana mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Saat disinggung soal narasi dan klaim yang juga sempat muncul seolah satu koalisi partai merupakan partai pendukung agama dan koalisi partai lainnya sebagai kelompok penista agama, tidak dilanjutkan. “Narasi-narasi klaim semacam itu harus dihentikan,” tegas Syaikhu.

(editor:glh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here