KTR INDONESIA – Warga Tangerang Selatan bersama kuasa hukum ahli waris Poly Betaubun, meminta kepada mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Dian untuk mengakui saja saat masih menjabat mengetahui dan ikut peran dalam permasalahan yang terjadi perampasan tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 milik Alin bin Embing yang dirampas oleh PT Jaya Real Property Tbk (JRP) untuk membangun Mall Bintaro Jaya Xchange.

“Kami tidak takut selama kami benar dimata hukum,” kata Poly bersama warga, dikawasan Tangerang Selatan, Kamis (24/06).

Pembangunan Mall Bintaro Jaya Xchange dimulai pada 2010 dan mulai beroperasi tahun 2013 atau awal 2014. Anehnya, sertifikat HGB-nya yang bernomor 2168/Pondok Jaya atas nama PT Jaya Real Property, Tbk diterbitkan pada 9 Oktober 2017.

Lebih detail lagi dijelaskannya,    penerbitan HGB tersebut sesuai dengan Surat Ukur No. 369/Pondok Jaya/2016 yang dikeluarkan pada 3 Mei 2016 dan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten No. 107/HGB/BPN.36/2017 Tanggal 26 September 2017.

BACA JUGA  Pedagang Cilok Sebelas Tahun Menderita, Warisannya Digunakan dan Diberi Izin Oleh Airin Kepada Mall Bintaro Xchenge

Keterlibatan Airin dipertegas saat digelar pertemuan yang melibatkan stake holder-stake holder atau instansi-instansi terkait di lingkungan Pemkot Tangsel dan Pemprov Banten pada 11 Agustus 2020 di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil pertemuan itu mengungkapkan bahwa PT JRP mengajukan IMB kepada Pemkot Tangsel pada 2017, jauh setelah Bintaro Mal Xchange dibangun.

 “Selanjutnya baru dikeluarkan Izin Prinsip atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IIPPT) tahun 2018. Setahun berikutnya, 2019, Pemkot Tangsel menerbitkan IMB. Fakta ini sangat terang benderang sekali adanya mufakat jahat terhadap keluarga Alin bin Embing,” ucapnya.

Bukti-bukti lainnya telah terjadi pencaplokan tanah milik Alin bin Embing diperkuat dengan surat dari Kelurahan Pondok Jaya No. 973/13-Pem tanggal 18 Januari 2018.

BACA JUGA  Yatmi Surati Jokowi Melalui KSP, Gubernur Banten Ditembuskan Agar Dapat Memantau Kejahatan Airin dan Benyamin Mengizinkan PT JRP Membangun Bintaro Xchange Ditanah Masyarakat

Dalam surat tersebut Kelurahan Pondok Jaya menegaskan bahwa dasar mutasi yang pernah ada tidak terkait dengan nama-nams para ahli waris sesuai yang ditetapkan Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

“Diperkuat lagi dengan surat No. 593/89-PPAT/2018 Tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Ciledug. Isinya menyatakan bahwa tidak ditemukan arsip Letter C 428 milik Alin bin Embing dalam daftar mutasi atau proses jual beli,” tuturnya.

Pada 10 Juli 2018 Kelurahan Pondok Jaya mempertegas melalui surat No. 973/109-Pem yang menjelaskan bahwa mutasi yang tercatat tidak terkait dengan nama para ahli waris yang dikeluarkan PA Tigaraksa.

Terakhir Poly berpesan, setiap warga Negara memiliki hak untuk dilindungi secara hukum apabila dirinya benar, “Saya benar, saya membela rakyat membela yang memiliki hak,” pungkasnya.(irl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here