PT JRP Rampok Tanah Masyarakat Bangun Bintaro Xchange, Poly Betaubun Tekankan Ahli Waris Punya Bukti Yang Sah Secara Hukum

0
16

TANGSEL, KTRINDONESIA.COM – Ketua Divisi Bantuan Hukum Kembalikan Tanah Rakyat, Poly Betaubun menilai Manajer Advokasi dan Permasalahan PT Jaya Properti Irfan Fajar membuat ‘kebohongan publik’ yang mengatakan Bintaro Xchange Mall dibangun mendahulukan kepentingan masyarakat bukan mengejar keuntungan dari bisnisnya atau kepentingan perusahaan.

Poly Betaubun mengatakan, tidak mungkin PT Jaya Real Property Tbk mendahulukan masyarakat dibandingkan dengan bisnisnya. menurutnya boleh saja dibangun untuk masyarakat namun jangan pembangunannya dengan cara merampok tanah masyarakat.

“Boleh saja dan bagus hadir untuk masyarakat, tapi jangan ngerampok dong, Bintaro Xchange Mall dibangun diatas tanah masyarakat yang sampai saat ini belum dibayar, Ibu Yatmi masyarakat namun terzolimi, lebih dari delapan tahun keuntungan mereka tidak diberikan ke pada pemilik tanah, hanya memperkaya perusahaan, izinnya saja kacau,” katanya kepada ktrindonesia.com, Selasa (08/02/22).

Poly menekankan pada dasarnya ahli waris alm Alin bin Embing memiliki bukti kepemilikan yang sah dimata hukum atas tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bin Embing yang dikeluarkan oleh Dinas-dinas terkait.

Surat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (BPN Tangsel) tertanggal 16 Januari 2019, No. MP.01.01/26.36.07/1/2019 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Tangsel, Wartomo, A.Ptnh., SH., MH. Menyatakan bahwa tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bin Embing tidak termasuk dalam kualifikasi hak guna bangunan No. 2168/ Pondok Jaya atas nama PT Jaya Real Property Tbk.

Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah tertanggal 24 Juni 2019 No. SK.05.03/448-800.38/VI/2019 yang ditandatangani Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II, Brigadir Jenderal Polisi, Hary Sudwijanto. S.I.K., M.Si. dengan tembusan Menteri ATR/BPN, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Direktur Jenderal Infrastuktur Keagrariaan, Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Banten, Kuasa Hukum Ahli Waris Poly Betaubun, menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memerintahkan Kepala Kantor BPN Tangsel melakukan penelitian mengenai data fisik, yuridis dan administrasi terhadap pengukuran atas bidang tanah Girik C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bin Embing dan hak guna bangunan No. 2168/Pondok Jaya yang tercatat atas nama PT Jaya Real Property Tbk.

Kantor BPN Tangsel setelah diperintahkan langsung oleh Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah Girik C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bin Embing, pada tanggal 23 Agustus 2019 mengeluarkan surat No. MP.01.01/654-36.07/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Tangsel, Wartomo, A.Ptnh., SH., MH., tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Banten. Menyatakan terdapat 30 Letter C dengan nama berbeda-beda masuk di dalam obyek tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bin Embing.

BACA JUGA  Didatangi Keluarga Ahli Waris, Itjen Kemendagri Kembali Beralasan

Kemudian surat Kantor BPN Tangsel tertanggal 09 Oktober 2019 No. MP.01.01/923-36.07/X/2019 yang ditandatangani Plt. Kepala Kantor BPN Tangsel, Mujahidin Ma’aruf, S.T., M.H., dengan tembusan Menteri ATR/BPN, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kepala Kantor wilayah BPN Prov. Banten, menyatakan bahwa Kantor BPN Tangsel telah melakukan identifikasi atau penelitian lapangan yang ditujukan ahli waris yang mengacu pada Peta Persil secara scanning dan tanda batas alam sungai telah digambarkan dan dipetakan yang hasil pendekatan pemetaan yang tidak termasuk layanan BPN Tangsel.

Selanjutnya, pernyataan Kelurahan Pondok Jaya yang membenarkan adanya 30 Letter C dengan nama berbeda-beda, surat tertanggal 16 Oktober 2019 No. 973/564-Pem/X/2019 yang ditandatangani Lurah Pondok Jaya Khairudin. SE., 30 Letter C yang dimaksud tercatat didalam buku Letter C kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Poly juga memaparkan telah melakukan rapat atau audiensi pada 11 Agustus 2020 di Kantor Kememterian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pejabat Pemerintah Prov. Banten sesuai surat undangan Inspektorat Jenderal Kemendagri tertanggal 7 Agustus 2020 No. 005/1642/IJ tembusan Menteri Dalam Negeri, Sekertaris Jenderal Kemendagri, daftar undangan rapat, Inspektur Daerah Provinsi Banten, Inspektur Daerah Kota Tangerang Selatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangsel DPMPTSP), Bagian Hukum Setda Kota Tangsel, Kepala BPN Tangsel, Camat Pondok Aren, Lurah Pondok Jaya, mantan Lurah Pondok Jaya (Ahmad Saichu, SH), Sdri Yatmi binti Jeman ahli waris Alin bin Embing.

Didalam rapat atau audiensi tersebut, DPMPTSP Kota Tangsel memaparkan kepada pemimpin rapat Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak terkait perizinan Bintaro Jaya Xchange, menyatakan bahwa PT Jaya Real Property Tbk melakukan pendaftaran perizinan Bintaro jaya Xchange Mall pada 2017, mendapatkan prinsip pemanfaatan tanah pada 2018, diterbitkannya izin membangun/IMB pada 2019.

BACA JUGA  Ada Kejahatan Berjamaah Oknum Pejabat Pemkot Tangsel, Airin Waktu Menjabat Diam Atau Terlibat Didalamnya

Disisi lain, terkait perpajakan yang menunjukan tidak adanyanya transaksi kepada pihak PT Jaya Real Property Tbk atau kepada pihak lainnya disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangsel (Bapenda) dengan mengeluarkan surat tertanggal 23 Maret 2021 No. 973.1/335-PD.I ditandatangani Kepala Bapenda Mochammad Taher Rochmadi, tembusan Wali Kota Tangsel, Plt. Sekertaris Daerah, Asisten Tata Pemerintahan, Inspektur, dan Kepala Kantor BPN Tangsel, menyatakan bahwa berdasarkan basis data PBB-P2, tidak ada subyek pajak atas nama Ny. Yatmi atau sesuai nama pada Letter C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bin Embing.

Dengan begitu, Ketua Divisi Bantuan Hukum Kembalikan Tanah Rakyat, Poly Betaubun mempertegaskan kepada Wakil Direktur Utama JRPT, Yohannes Henky Wijaya bahwa kejahatan PT Jaya Real Property Tbk merampas, mencaplok tanah masyarakat sudah diperkuat oleh Dinas terkait dan jangan sampai mencoba untuk bermain dengan fakta hukum yang sudah memperkuat ahli waris alm Alin bin Embing.

“PT JRP jangan coba-coba bermain dengan fakta hukum, ini sudah jelas Dinas tekait sudah membuktikannya, jika berani mencoba bermain dengan fakta hukum ini, sama saja anda mencoba bermain hukum melawan negara Republik Indonesia,” ucap Poly.

“Pihak Jaya Property tinggal memilih melawan negara akan mendapatkan kerugian mencapai triliunan rupiah atau bayar ahli waris,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Tanggal 27 Januari 2022 pihak PT Jaya Real Property Tbk meminta kepada ahli waris saat keluarga besar satu nusa satu bangsa alm Alin bin Embing mengadakan aksi damai di tanah Letter C 428 untuk melakukan pertemuan klarifikasi data di Kantor BPN Tangsel terhitung Empat Belas Hari dari Tanggal aksi menduduki fisik tanah di Bintaro Jaya Xchange dengan disaksikan oleh Kapolsek Pondok Aren dan berharap semua pihak dapat berkomitmen melakukan pertemuan itu.

“Saya tegaskan kepada PT Jaya Real Property, apabila tidak memegang komitmen pada 14 Februari 2022 untuk klarifikasi HGB 2168/Pondok Jaya atas nama PT Jaya Real Property Tbk dengan tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bin Embing, maka kami akan mengambil langkah tegas untuk mengecor jalan pada 21 Februari 2022, menutup akses didalam tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 atas nama Alin bi Embing,” jelasnya. (irl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here