KTR INDONESIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Sofyan Djalil Sudah Peperkan Semua Data Soal Tanah Ahli Waris (Alm) Alin Bin Embing Seluas 11.320m2 melalui Kantor ATR/BPN Tangerang Selatan.

Pernyataan ini disampaikan oleh kuasa hukum Ahli waris Yatmi bin Alin bin Embing, Poly Betaubun dan dibenarkan mantan Lurah Pondok Jaya Achmad Saichu, “Iya saya hadir dalam pertemuan itu,” Ucap Achmad Saichu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, di Tangerang Selatan, Kamis (24/06).

Kuasa Hukum ahli waris Poly Betaubun, menjelaskan, pada tanggal 11 Agustus 2020 Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) mengundang Ny. Yatmi sehubung dengan permasalahan perampasan tanah milik alm Alin bin Embing seluas 11.320m2 yang dilakukan PT Jaya Real Property Tbk (JRP) dengan oknum pejabat pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Dalam rapat yang dipimpin Bapak Inspektur Jenderal Tumpak Haposan Simanjuntak, dan dua pejabat di lingkungan Inspektorat Khusus Teguh Narutomo dan Heri Kusnat.

Hadir juga,  perwakilan Kantor ATR/BPN Tangsel yang diwakili oleh Bapak Riduan SH. Kasie Persengketaan Tanah, Pejabat Pemirintahan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. “Betul saya yang menghadiri rapat pada tanggal tersebut,” kata Riduan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (24/06) 

BACA JUGA  PT Jaya Real Property Memakai 30 Nama Berbeda Untuk Meniban Kedalam Tanah Letter C 428 Milik Yatmi Ahli Waris Alm Alin Bin Embing

Poly mengatakan bahwa Kasie Persengketaan Tanah menyampaikan sesuai keterangan surat dari Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan tertanggal 23 Agustus 2019.Nomor MP.01.01/654-36.0  7/VIII/2019 dikeluarkan oleh Wartono , A.Ptnh., SH., MH. Terkait dengan tanah alm Alin bin Embing seluas 11.320m2 Letter C428.

“Uraian dari 28 Letter C yang berbeda-beda nama diketemukan Letter C 428 Persil 63 D.I didalam adanya marka mutasi seluas 196m2 kepada PT Jaya Real Property (JRP) atas nama Yatmi ahli waris Alin bin Embing, sisanya tidak diketemukan dasar peralihan dan bukan bagian dari tanah ahli waris,” kata Poly, dikawaasan Bintaro, Kamis (24/06).

Menurutnya, keterangan Kasie sudah terang benderang terkait adanya data yang dipalsukan oleh PT JRP, Ini merupakan kejahatan berjamaah dengan oknum Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saat itu Airin Rachmi Diani sebagai Walikota.

BACA JUGA  Inspektorat Khusus Kemendagri Buat Berita Acara Kesepakatan Tetapi Ingakar Janji, Kemudian Sampaikan Pimpinan Maupun Presiden Tidak Bisa Intervensi, Apakah Ini Benar?

“Kok bisa, tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 atas nama alm Alin bin Embing dipergunakan data orang lain atau ditindih diatas tanah Letter C 428 tersebut,” ungkap Poly.

Poly juga mempertanyakan apakah ini kejahatan yang harus dibiarkan saja, dia berpesan kepada bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya mengambil sikap atas kasus ini.

“Saya Poly Betaubun memohon kepada Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam, untuk segera memerintahkan jajarannya mengambil langkah-langkah tegas,” lantangnya.

Ia menegaskan sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Masjid Bani Umar Pondok Aren, Presiden menyampaikan akan m

“Iya saya sudah bertemu Presiden, Bapak Presiden meminta nomor hanphone saya dan mencatat dengan pulpennya langsung disaksikan disampingnya Gubernur Banten Bapak Wahidin,” tegasnya.

Terakhir harapan masyarakat Kota Tangerang Selatan, kejahatan yang dilakukan oleh PT JRP, Negara tidak boleh diam membiarkan begitu saja, karna ini merupakan kejahatan luar biasa merampas hak rakyat dan merugikan Negara. (irl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here