KTR INDONESIA – Merasa capek dengan cara melapor kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan karna sudah bekerjsama dengan PT Jaya Real Property Tbk merampok tanah masyarakat dan menggelapkan pajaknya, kuasa hukum ahli waris Poly Betaubun melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Karena pengembang memiliki banyak uang pada akhirnya bekerjasama dengan oknum pejabat Pemkot Tangsel, faktanya pemkot sudah berulang-ulang dikirimkan surat oleh Pemerintah Pusat tetapi tidak satupun dibalas. Sedangkan kuasa hukum memiliki banyak bukti yang bisa dioertanggung jawabkan didepan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta oleh kuasa hukum Yatmi ahli waris Poly Betaubun, untuk memantau langsung staff  Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) karna tidak serius menangani pengaduan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Jaya Real Property Tbk (JRP) berkerjasama dengan oknum Pejabat Pemerintah Kot Tangerang Selatan.

Terkait surat pengaduan yang dikirim (5 April 2021) sodari Yatmi untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani telah diterima oleh Menteri (14 April 2021), ID 8402312, lalu diserahkan penanganan kepada Kantor Ditjen Pajak, Sub Direktorat Stratejik Perpajakan.

Kantor Ditjen Pajak diperintahkan Menteri Keuangan untuk melakukan investigasi permasalahan penggelapan pajak PT JRP.

BACA JUGA  Poly Betaubun: Airin Rachmi Salah Satu Mafia Tanah di Tangsel Terkait Perizinan Pembangunan, Tito Karnavian Harus Segel Bintaro Xchange Lalu Penjarakan Mantan Walikota Dua Periode

Kuasa hukum Yatmi ahli waris tanah Leter C 428, Poly Betaubun, mengatakan saat mendatangi kantor Ditjen Pajak untuk memastikan adanya penanganan permohonan pengaduan penggelapaj pajak oelh PT JRP yang sudah 10 tahun ditanah kliennya seluas 11.320m2.

“Kami bertemu dengan pelayanan kantor Ditjen Pajak, kami memohon bantuan untuk menindaklanjuti pengaduannya, tetapi kami dikagetkan dengan pernyataan staff Ditjen Pajak yang mengatakan, kesulitan berhadapan dengan PT JRP,” kata Poly Betaubun, dikawasan Bintaro, Kamis (15/07).

“Ada apa di Ditjen Pajak? Kenapa kesulitan berhadapan dengan PT JRP?,” Sambungnya.

Dirinya mempertanyakan apakah Negara takut dengan pengembang, atau membeda-bedakan dengan masyarakat.

“Apa karna PT Jaya Real Property Tbk, Negara jadi takut? Terus kalau pedagang cilok seperti Ibu Yatmi harus dibeda-bedakan?,” tanyanya.

Poly menceritakan saat di Kantor Ditjen Pajak dijanjikan oleh Bapak Sigit (Staff Ditjen Pajak) akan mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tetapi dalam faktanya Satff Ditjen Pajak tidak serius menangani permasalahan pengaduan kliennya.

Seharusnya Staff Ditjen Pajak serius menangani pegaduan masyarakat yang padahal Ibu Menteri sendiri sudah serius menanggapi pengaduan soal penggelapan pajak tersebut.

“Kok diperintah Ibu Menteri saja tidak dipatuhi, apalagi kami masyarakat yang seharusnya dilayani dengan baik,” ucapnya.

BACA JUGA  Sudah 3 Tahun Ahli Waris Mencari Keadilan, Kejahatan Airin dan Benyamin Berikan Izin PT JRP Membangun Bintaro Xchange Ditanah Masyarakat Didiamkan Inspektorat Khusus Kemendagri

“Kami dating bukan untuk merampok melainkan membawa uang untuk Negara, memenuhi kewajiban menyelesaikan masalah pajak,” sambungnya.

Permasalahan tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 bagaimana bisa sudah dibangun Mall Bintaro Jaya Xchange tetapi tidak memiliki subyek pajak, sesuai surat keterangan Badan Pendapatan Daerah(BPD) Kota Tangerang selatan, tertanggal 23 Maret 2021, nomor, 973.1/335-PD.I, ditandatangani kepala BPD, Mochammad Taher Rohcmadi, bahwa berdasarkan basis data PBB-P2, tidak ada Subyek Pajak sesuai Letter C 428 selauas 11.320m2. Tembusan, Walikota Tangerang Selatan, Plt Sekertaris Daerah, Asisten Tata Pemerintahan, Inspektur, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Terakhir Poly Betaubun berharap kepada, Presiden Joko Widodo yang ia cintai dan banggakan, tolong untuk membantu rakyat kecil karna ia mengetahui bahwa Presiden harus menerapkan dan menjalankan tugas sesuai butir-butir Pancasila, sesuai sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan memohon kepada Menteri Kordonasi Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengambil sikap terkait pengaduannya saat ini belum memiliki kepastian hukum yang jelas, karna dating untuk menyelesaikan kewajiban pajak. (irl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here