KTR INDONESIA – Keluaga dari ahli waris Fitriah berharap besar adanya penyelesaian terhadap permasalahan keluarganya, Fitriah menanggapi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemnedagri) telah mengeluarkan suatu kesepakatan kepada pihak Yatmi ahli waris alm Alin bin Embing pemilik tanah Letter C 428 seluas 11.320 yang telah diserobot PT Jaya Real Property Tbk, (JRP), untuk kepentingan bisnis Mall Bintaro Jaya Xchange.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara pembahasan pengaduan masyarakat terkait penyerobotan tanah saudari Yatmi oleh PT JRP di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten.

Pada hari, Senin Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (5 Juli 2021), bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Itjen Kemendagri, telah dilaksanakan rapat, yang dihadiri oleh Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Bapak Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM., Inspektur IV Itjen Kemendagri Bapak Drs. Arsan Latif, M. Si., APIP Itsus Kemendagri Bapak Kusna Heriman, perwakilan pihak pengadu Saudari Yatmi Bapak Yus Rizal, SH., M.H., dan dua rekan dengan hasil sebagai berikut.

  1. Pihak perwakilan pengadu saudari Yatmi berharap adanya penyegelan Mall Bintaro Jaya Xchange sementara, dikarenakan tanah milik saudari yatmi telah diserobot oleh PT JRP di Kota Tangsel, Provinsi Banten, berdasarkan penerbitan Izin Membangun Bangunan (IMB) oleh DPMPTSP Tangsel dan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Tangsel yang tidak sesuai ketentuan.
  2. Inspektorat Jenderal Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan Mall Bintaro Jaya Xchange milik PT JRP, dimana penyegelan tersebut dapat dilakukan oleh Walikota Tangsel sesuai rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah dilakukannya investigasi dan diperolehnya bukti cukup atas adanya pelanggaran pendirian Mall Bintaro Jaya Xchange.
  3. Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari saudari Yatmi, Inspektorat Jenderal Kemendagri perlu melakukan pemeriksaan atas data, fakta dan permintaan keterangan secara tertulis pada Pejabat Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang terkait dengan permasalahan tersebut.
  4. Batas waktu penanganan pengaduan direncanakan akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2021 selama tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah mendapatkan perintah pimpinan Inspektorat Jenderal Kemendagri sesuai SOP yang berlaku.
  5. Untuk pengecekan ke lapangan, akan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak pelapor.
BACA JUGA  Masyarakat Tangsel Setuju Pemerintah Pantang Kalah Perangi Mafia Tanah Berharap Perampok Tanah 11.320m2 Ditindak Tegas

Tanggapan Ftriah, keluarga dari Ibu Yatmi ahli waris alm Alin bin Embing, berharap keputusan, kesepakatan dalam berita acara ini menjadi langkah terakhir sebagi penyelesaian permasalahan perampasan tanah milim keluarganya oleh PT JRP yang dibanun untuk kepentingan bisnis Mall Bintaro Jaya Xchange.

“Saya harapkan ini adalah kesepakatan terakhir, mengingat sebelunya selalu diberikan janji manis oleh pihak Itjen Kemendagri,” kata Ftriah, melalui sambungan telephone, Jumat (30/07).

Mpo Fitri, terbiasa dipanggil sehari-hari, sangat berterimakasih kepada Kemendagri apabila tanah keluarganya tersebut bisa dikembalikan sesuai harapan yang diinginkan pihak Ibu Yatmi, karna sudah lama keluarganya memperjuangkan dikembalikannya tanah tersebut.

“Syukur Alhamdulillah, bisa dikembalikannya tanah keluarga saya sesuai apa yang kami inginkan, semoga Kemendagri bisa berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati, terimakasih sekali apabila Pak Tito bisa laksanakan pengecekan ke lokasi dan mengambil keputusan sesuai keinginan pemilik tanah,” pungkasnya.

BACA JUGA  Yatmi Ahli Waris Sudah 3 Tahun Berkoordinasi Dengan Polres Tangsel Terkait Kejahatan Mafia Tanah Yang Membantu Jaya Property Merampas Tanah Masyarakat Seluas 11.320m2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here