KTR INDONESIA – Edmond Jamlean menanggapi perihal Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemnedagri) telah mengeluarkan suatu kesepakatan kepada pihak Yatmi ahli waris alm Alin bin Embing pemilik tanah Letter C 428 seluas 11.320 yang telah diserobot PT Jaya Real Property Tbk, (JRP), untuk kepentingan bisnis Mall Bintaro Jaya Xchange.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara pembahasan pengaduan masyarakat terkait penyerobotan tanah saudari Yatmi oleh PT JRP di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten.

Pada hari, Senin Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (5 Juli 2021), bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Itjen Kemendagri, telah dilaksanakan rapat, yang dihadiri oleh Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Bapak Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM., Inspektur IV Itjen Kemendagri Bapak Drs. Arsan Latif, M. Si., APIP Itsus Kemendagri Bapak Kusna Heriman, perwakilan pihak pengadu Saudari Yatmi Bapak Yus Rizal, SH., M.H., dan dua rekan dengan hasil sebagai berikut.

  1. Pihak perwakilan pengadu saudari Yatmi berharap adanya penyegelan Mall Bintaro Jaya Xchange sementara, dikarenakan tanah milik saudari yatmi telah diserobot oleh PT JRP di Kota Tangsel, Provinsi Banten, berdasarkan penerbitan Izin Membangun Bangunan (IMB) oleh DPMPTSP Tangsel dan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Tangsel yang tidak sesuai ketentuan.
  2. Inspektorat Jenderal Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan Mall Bintaro Jaya Xchange milik PT JRP, dimana penyegelan tersebut dapat dilakukan oleh Walikota Tangsel sesuai rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah dilakukannya investigasi dan diperolehnya bukti cukup atas adanya pelanggaran pendirian Mall Bintaro Jaya Xchange.
  3. Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari saudari Yatmi, Inspektorat Jenderal Kemendagri perlu melakukan pemeriksaan atas data, fakta dan permintaan keterangan secara tertulis pada Pejabat Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang terkait dengan permasalahan tersebut.
  4. Batas waktu penanganan pengaduan direncanakan akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2021 selama tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah mendapatkan perintah pimpinan Inspektorat Jenderal Kemendagri sesuai SOP yang berlaku.
  5. Untuk pengecekan ke lapangan, akan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak pelapor.
BACA JUGA  Komisi I DPRD Tangsel Tidak Berani Ambil Sikap Tegas Sebagai Pengawas Pemkot Terkait Kejahatan Perizinan Pembangunan Bintaro Xchange Ditanah Masyarakat, Komisi II DPR RI Tegaskan Setiap Jengkal Tanah Harus Berstatus Jelas

Merespon berita acara tersebut, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Banten, mengatakan itu adalah suatu kewajiban Bapak Tito Karnavian yang diwakili Kantor Itjen Kemendagri menindaklanjuti aduan masyarakat bahkan kewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Memang seharusnya itu tugas dan fungsi Itjen Kemendagri untuk menindaklanjuti aduan masyarakat dan bahkan bisa pastikan masalah ini diselesaikan olehnya,” kata Edmond, saat dihubungi melalui sambungan telephone, Jumat (30/07).

Edmond, menilai, keputusan dalam berita acara tersebut menjadi komitmen yang harus dilaksanakan Itjen Kemendagri untuk menyelesaikan persoalan Ibu Yatmi ahli waris alm Alin bin Embing yang tanahnya diserobot PT JRP untuk membangun Mall Bintaro Jaya Xchange.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah harus berada disamping masyarakat, Negara harus hadir ditengah rakyat kecil, semoga komitmen bisa dipertaggung jawabkan oleh semua yang terkait,” pungkasnya. (irl)

BACA JUGA  BREAKING NEWS: Masyarakat Tangsel Gelar Aksi #KawalIbuYatmiSampaiTuntas di Kantor Itjen Kemendagri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here