KTRINDONESIA.COM – Jaksa Agung ST Burhanuddin angkat bicara terkait isu mafia tanah dan mafia pelabuhan. Burhanuddin memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan.
“Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin memberikan pengarahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).
Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Burhanuddin mengingatkan pemberantasan mafia tanah telah menjadi isu krusial karena dinilai telah meresahkan.
Sebab, isu mafia tanah, selain menghambat proses pembangunan nasional, dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.
Salah satu upaya pemberantasan mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Leonard mengungkap, dalam kesempatan itu, Burhanuddin meminta jajarannya mempersempit gerak mafia tanah yang biasa ‘main mata’ atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.
“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ujar Burhanuddin, seperti disampaikan Leonard.
Leonard menambahkan Burhanuddin juga meminta jajarannya membentuk tim khusus untuk menangani sindikat mafia tanah.
“Jaksa Agung juga memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera bentuk Tim Khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus, tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah,” ungkap Leonard.
Leonard mengungkap pesan Burhanuddin agar tiap bidang kejaksaan, seperti bidang Intelijen, Pidum, dan bidang Pidsus, dapat bekerja sama memberantas mafia tanah hingga ke akar.
“Cermati betul setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu,” kata Burhanuddin seperti disampaikan Leonard.
Selain itu, Burhanuddin meminta jajarannya segera mengantisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Sebab, menurutnya, konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia.
“Mari kita bersama-sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Oleh karena itu, jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana,” ungkap Burhanuddin.
Jaksa Agung Perintahkan Bikin Hotline Aduan Korban Mafia Tanah
Burhanuddin juga memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah. Saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka hotline Pengaduan di 081914150227.
Jaksa Agung Perintahkan Gelar Operasi Intelijen Berantas Mafia Pelabuhan
Burhanuddin juga berbicara tentang mafia pelabuhan. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan meminta aparat penegak hukum memonitor dan menindak tegas mafia pelabuhan. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya melakukan operasi intelijen untuk memberantas mafia pelabuhan.
“Jaksa Agung memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen dalam rangka pemberantasan mafia pelabuhan,” kata Leonard.
(glh)
