KTR INDONESIA – Simpatisan Partai Golkar Provinsi Banten Herman Matauseya menuturkan kalau mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diani adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran administrasi oleh PT Jaya Real Property Tbk (JRP) atas pembangunan Mall Bintaro Jaya Xchange.

Herman mengatakan PT JRP telah merampas tanah milik Alin bin Embing seluas 11.320m2 untuk membangun Mall tersebut dengan cara yang tidak benar atau cacat administrasi pada masa jabatan Airin.

“Airin menjabat sebagai Wali Kota Tangsel sejak 2011 dan sampai 2020,” kata Herman, dikawasan Bintaro, Rabu (23/06).

Herman menjelaskan, pembangunan Mall Bintaro Jaya Xchange dimulai pada 2010 dan mulai beroperasi tahun 2013 atau awal 2014. Anehnya, sertifikat HGB-nya yang bernomor 2168/Pondok Jaya atas nama PT Jaya Real Property, Tbk diterbitkan pada 9 Oktober 2017.

Lebih detail lagi dijelaskannya,    penerbitan HGB tersebut sesuai dengan Surat Ukur No. 369/Pondok Jaya/2016 yang dikeluarkan pada 3 Mei 2016 dan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten No. 107/HGB/BPN.36/2017 Tanggal 26 September 2017.

BACA JUGA  PT Jaya Real Property Dengan Fotocopy Melawan Dokumen Asli Milik Yatmi Ahli Waris, Poly Betaubun: Masyarakat Juga Tahu Siapa Pemenangnya

Keterlibatan Airin dipertegas saat digelar pertemuan yang melibatkan stake holder-stake holder atau instansi-instansi terkait di lingkungan Pemkot Tangsel dan Pemprov Banten pada 11 Agustus 2020 di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil pertemuan itu mengungkapkan bahwa PT JRP mengajukan IMB kepada Pemkot Tangsel pada 2017, jauh setelah Bintaro Mal Xchange dibangun.

“Selanjutnya baru dikeluarkan Izin Prinsip atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IIPPT) tahun 2018. Setahun berikutnya, 2019, Pemkot Tangsel menerbitkan IMB. Fakta ini sangat terang benderang sekali adanya mufakat jahat terhadap keluarga Alin bin Embing,” ucap Herman.

Bukti-bukti lainnya telah terjadi pencaplokan tanah milik Alin bin Embing diperkuat dengan surat dari Kelurahan Pondok Jaya No. 973/13-Pem tanggal 18 Januari 2018.

Dalam surat tersebut Kelurahan Pondok Jaya menegaskan bahwa dasar mutasi yang pernah ada tidak terkait dengan nama-nams para ahli waris sesuai yang ditetapkan Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

BACA JUGA  Tanah Letter C 428 Atas Nama Alin Bin Embing Yang Diserobot PT JRP Adalah Persengketaan Administrasi Perizinan Pembangunan Mal Bintaro Xchange Kejahatan Yang Dilakukan Mantan Walikota dan Walikota Tangsel Saat Ini

“Diperkuat lagi dengan surat No. 593/89-PPAT/2018 Tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Ciledug. Isinya menyatakan bahwa tidak ditemukan arsip Letter C 428 milik Alin bin Embing dalam daftar mutasi atau proses jual beli,” tuturnya.

Pada 10 Juli 2018 Kelurahan Pondok Jaya mempertegas melalui surat No. 973/109-Pem yang menjelaskan bahwa mutasi yang tercatat tidak terkait dengan nama para ahli waris yang dikeluarkan PA Tigaraksa.

Herman menegaskan kalau faktanya benar terjadi pelanggaran administrasi, maka dirinya meminta keberaniam kepada Bapak Tito Karnavian Menteri Dalam Negri (Mendagri) untuk mengambil keputusan segera tangkap dan adili sesuai undang – undang yang berlaku.

“Bukti menunjukan adanya pelanggaran administrasi, maka saya meminta Mendagri untuk segera pidanakan mantan Walikota Tangsel tersebut, karena pelanggaran ada pada masa jabatannya, jangan hanya diam ya Pak Tito,” pungkasnya.(irl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here