KTR INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten menguraikan keterangan atas tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 bahwasanya hasil pendekatan pemetaan yang tidak termasuk layanan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sehingga hasilnya tidak dapat disampaikan.

Poly Betaubun kuasa hukum ahli waris Alin bin Embing berpendapat keterangan tersebut adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jaya Real Property (JRP) untuk membangun Mall Bintaro Jaya Xchange.

“Kok bisa, tanahnya belum terdaftar dalam layanan Badan Pertanahan Kota Tangsel tetapi sudah dibangun pusat pembelanjaan,” kata Poly, Tangerang Selatan, Selasa (29/06).

Keterangan tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan ATR/BPN Tangsel tertanggal 09 Oktober 2019 nomor: MP.01.01/923-36.07/X/2019 ditanda tangani oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Mujahidin Maruf, S.T.,M.H, tembusan kepada, Menteri ATR/BPN RI, di Jakarta; Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, di Jakarta; Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, di Jakarta; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten, di Banten.

BACA JUGA  Poly Betaubun Menilai Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Mempunyai Keberanian Menindak Tegas Para Mafia Tanah di Tangsel, Khususnya Mafia Tanah Mall BIntaro Jaya Xchange

Poly menekankan berharap dengan pengaduan surat kami kepada bapak Menteri Tito Karnavian yang kami sampaikan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan tindakan tegas kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan supaya membongkar atau menghentikan semua kegiatan diatas tanah Letter C seluas 11.320m2 milik Yatmi ahli waris Alin bin Embing .

“Fakta hukum sudah kuat, dokumen Dinas Pendapatan Tangsel sudah jelas bahwa tidak ada transaksi jual-beli, jadi saya mohon Bapak Tito segera ambil sikap dan tangkap mantan Walikota Tangsel Airin, karna sudah kejam merusak peraturan daerah,” tutur Poly.

Ia menambahkan sudah bertemu Presiden Joko Widodo untuk meminta bantuan memantau perkara ini, “saya sudah bertemu Presiden, Bapak Presiden meminta nomor hanphone saya dan mencatat dengan pulpennya langsung disaksikan disampingnya Gubernur Banten Bapak Wahidin,” tegasnya.

BACA JUGA  Disebut Seperti Kasus Meikarta, Persekongkolan Antara Penguasa Dan Pengusaha Di Tangsel Melibatkan PT JRP Dengan Mantan Walikota 2 Periode Airin Rachmi Dan Walikota Tangsel Benyamin Davnie Dalam Pembangunan Bintaro Xchange

Tambahan informasi agenda pertemuan antara Itjen Kemendagri dengan ahli waris pada tanggal 5 Juli 2021 Nomor 348/700/FISUS ditandatangani Inspektur Khusus Dr. Drs. Teguh Narutomo MM. CRGP. CGCAE. Menjadi harapan akan ketegasan sikap Kemedagri untuk mengambil langkah sesuai hak dari saudari Yatmi ahli waris Alin bin Embing pemilik tanah Letter C 428 swluas 11.320m2 yang terbangun Mall Bintaro Jaya Xchange. (irl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here