KTR INDONESIA – Pembangunan Mall Bintaro Jaya Xchange dimulai pada 2010 dan mulai beroperasi tahun 2013 atau awal 2014. Anehnya, sertifikat HGB-nya yang bernomor 2168/Pondok Jaya atas nama PT Jaya Real Property, Tbk diterbitkan pada 9 Oktober 2017.

Lebih detail lagi dijelaskannya,    penerbitan HGB tersebut sesuai dengan Surat Ukur No. 369/Pondok Jaya/2016 yang dikeluarkan pada 3 Mei 2016 dan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten No. 107/HGB/BPN.36/2017 Tanggal 26 September 2017. Selanjutnya baru dikeluarkan Izin Prinsip atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IIPPT) tahun 2018. Setahun berikutnya, 2019, Pemkot Tangsel menerbitkan IMB.

Dari hasil penyelidikan BPN Tangsel terungkap bahwa tanah Letter C No. 428 milik (alm) Alin bin Embing tidak termasuk dalam Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Jaya Real Property, Tbk.

Sementara itu, Lurah Pondok Jaya  Achmad Saichu mengeluarkan fakta terkait pembangunan Mall Bintaro Jaya Xchange diatas tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 milik keluarga alm Alin bin Embing yang saat ini di klaim milik PT Jaya Real Property Tbk.

BACA JUGA  Ahli Waris Alm Alin Bin Embing Desak Tito Karnavian Memproses Hukum Mafia Tanah dan Perizinan Walikota Tangsel Benyamin dan Mantan Walikota Sebelumnya Airin Terkait Pembangunan Bintaro Xchange Diatas Tanah Masyarakat

Fakta yang sebenarnya tertuang pada surat nomor 973/115-Pem, tertanggal 14 Mei 2018, ditandatangani oeleh Lurah Pondok Jaya, Achmad Saichu. SE, bahwa Tanah Letter C 428 seluas 11.320m2 adalah tercatat atas nama Alin bin Embing.

Diperkuat dengan dikeluarkannya surat nomor 594/228-Pem, tertanggal 27 September 2018, ditandatangani oleh Achmad Saichu. SE, bahwa para ahli waris alm Alin bin Embing, yang memberikan kuasa mengurus dan menjual tanah pada pihak ketiga, tidak diketemukan dalam arsip peralihan Kelurahan Pondok Jaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Poly Betaubun sebagai kuasa hukum ahli waris keluarga alm Alin bin Embing mengatakan bukti ini adalah bukti memperkuat bahwa tanah tersebut milik kliennya.

“Memang tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun, jadi masih milik keluarga Alin bin Embing,” kata Poly, Rabu (30/06).

Tak hanya itu, keluarga juga memiliki surat keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang nomor 593/207-PPAT/2018, tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara A. Budi Wahyudi, AP. M.Si bahwa para nama-nama Ahli Waris alm Alin bin Embing tidak diketemukan di arsip dasar peralihan Kantor Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, pada dahulu Pondok Jaya masuk wilayah Kota Tangerang sebelum adanya pemekaran.

BACA JUGA  Kapolri Berkomitmen Berantas Mafia Tanah, Mendagri Diwakili Itjen Kemendagri Sudah Pegang Alat Bukti Kejahatan Mafia Tanah Perizinan Mal Bintaro Jaya Xchange Sampai Saat Ini Belum Diselesaikan

Poly menerangkan sebagai fakta hukum yang sudah dibuktikan, dirinya berharap memohon kepada Menteri Dalam Negeri agar mengambil langkah-langkah tegas apabila adanya pelanggaran administrasi dalam pemerintah Kota Tangerang Selatan karna sudah merugikan Negara dan Masyarakat.

“Adili Airin yang sudah memberi izin membangun, pemilik tanah sah keluarga alm Alin bin Embing tidak memberikan izin,” katanya.

Poly pun meminta kepada Pemerintah Pusat agar memperhatikan perkara ini dan segera memerintahkan kepada PT Jaya Real Property untuk menghentikan semua kegiatan diatas tanah milik Letter C 428 seluas 11.320m2 milik kliennya.

(irl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here