KTR INDONESIA – Kuasa hukum ahli waris Yatmi, Poly Betaubun sudah melaporkan kepada Kantor Staff Presiden (KSP) Bapak Moeldoko diwakili oleh Deputi V KSP terkait pembangunan Mall Bintaro Jaya Xchange dengan persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan Tahun 2019 oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedangkan pembangun sudah dilakukan dari Tahun 2012.

Poly menceritakan, pada tanggal 11 Agustus 2020 Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Megeri (Itjen Kemendagri) mengundang Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan surat Nomor 005/1642/0 terkait peramasalahan perampasan tanah yang tidak bisa diselesaikan oleh Pejabat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan sejumlah Pejabat Provinsi Banten.

Dalam rapat yang dipimpin Bapak Inspektur Jenderal Tumpak Haposan Simanjuntak, dan dua pejabat di lingkungan Inspektorat Khusus, Teguh Narutomo dan Heri Kusnat.

BACA JUGA  Ahli Waris Berharap Mendagri Segera Melakukan Proses Hukum Kepada Oknum Pejabat Yang Palsukan Data Tanah Seluas 11.320m2

Poly mengatakan dalam rapat tersebut Pejabat Kantor PTSP Tangsel menyampaikan perizinan Mall Bintaro Jaya Xchange bahwa PT Jaya Real Property Tbk mengajukan pendaftaran perizinan pada 2017, setelah itu izin prinsif dikeluarkan pada 2019, IMB dikeluar tahun 2019.

“Fakta hukum Mall Bintaro Xchange sudah mulai pengurukan pada tahun 2010,” kata Poly, Tangerang Selatan, Kamis (24/06).

Dia menambahkan, dilaksanakan pembangunan tanggal 6 Juni 2012, yang dirancang oleh arsitektur dari luar dengan bergaya modern dan natural. “ Konsultan Arsitek DDG dari Amerika Serikat,” ucap Poly.

Poly meyakini persoalan ini seperti fakta hukum yang ada bahwa PT JRP melanggar Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BACA JUGA  Wakil Rakyat Tangsel Bungkan Melihat Warga Yang Tanahnya Dirampas PT JRP Untuk Membangun Bintaro Xchange, Komisi II DPR RI Tegaskan Harus Membela Rakyat Yang Benar Dimata Hukum

Perda yang dimaksud ialah, Bab Sembilan tentang pencabutan IMB, Pasal 1. IMB dapat dicabut perizinannya apabila: Ayat a. Ditemukannya pemalsuan dokumen persyaratan IMB, Ayat b, Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ayat c. Adanya keputusan pengadilan. Pasal 2 Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

Poly menegaskan, “apakah ini tidak jelas?, kalau tidak jelas maka tolong dihapuskan saja undang-undangnya oleh Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Ia berharap Pemerintah Pusat untuk menghargai undang-undang yang sudah dibuat maupun Pemerintah Daerah jangan mengabaikan dan segera lakukan tindakan.

“Segera lakukan pembongkaran gedung Mall Bintaro Jaya Xchange,” Pungkasnya.(irl)

1 KOMENTAR

  1. Liar biasa bertahun-tahun gak bayar pajak Ada apa ya kok bisa patut di pertanyakan ke istansi-terkait kok sampai bisa mall segitu gede bebas pajak ckckckckck kayak cerita dongeng atau perpajakan tutup kali kantornya jadi gak tau😁😁😁😁

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here