Jaksa Agung Perintahkan Bentuk Tim Khusus Tangani Mafia Tanah-Pelabuhan

0
41

KTRINDONESIA.COM – Jaksa Agung ST Burhanuddin angkat bicara terkait isu mafia tanah dan mafia pelabuhan. Burhanuddin memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan.

“Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin memberikan pengarahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Burhanuddin mengingatkan pemberantasan mafia tanah telah menjadi isu krusial karena dinilai telah meresahkan.

Sebab, isu mafia tanah, selain menghambat proses pembangunan nasional, dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.

Salah satu upaya pemberantasan mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Leonard mengungkap, dalam kesempatan itu, Burhanuddin meminta jajarannya mempersempit gerak mafia tanah yang biasa ‘main mata’ atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.

“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ujar Burhanuddin, seperti disampaikan Leonard.

Leonard menambahkan Burhanuddin juga meminta jajarannya membentuk tim khusus untuk menangani sindikat mafia tanah.

BACA JUGA  DPMPTSP Sudah Paparkan Bukti Pelanggaran Perizinan Bintaro Xchange Sudah Juga Laporan Diterima Mendagri Melalui Itjen Kemendagri

“Jaksa Agung juga memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera bentuk Tim Khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus, tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah,” ungkap Leonard.

Leonard mengungkap pesan Burhanuddin agar tiap bidang kejaksaan, seperti bidang Intelijen, Pidum, dan bidang Pidsus, dapat bekerja sama memberantas mafia tanah hingga ke akar.

“Cermati betul setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu,” kata Burhanuddin seperti disampaikan Leonard.

Selain itu, Burhanuddin meminta jajarannya segera mengantisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Sebab, menurutnya, konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia.

“Mari kita bersama-sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Oleh karena itu, jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana,” ungkap Burhanuddin.

Jaksa Agung Perintahkan Bikin Hotline Aduan Korban Mafia Tanah

BACA JUGA  Poly Betaubun Tidak Ragu Dengan Kinerja Kepala KSP Moeldoko Berjiwa Satria Yang Menegakkan Kebenaran Terkait Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang di Tanah Letter C 428 Luas 11.320m2

Burhanuddin juga memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah. Saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka hotline Pengaduan di 081914150227.

Jaksa Agung Perintahkan Gelar Operasi Intelijen Berantas Mafia Pelabuhan

Burhanuddin juga berbicara tentang mafia pelabuhan. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan meminta aparat penegak hukum memonitor dan menindak tegas mafia pelabuhan. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya melakukan operasi intelijen untuk memberantas mafia pelabuhan.

“Jaksa Agung memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen dalam rangka pemberantasan mafia pelabuhan,” kata Leonard.

“Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan,” imbuhnya.
Diketahui, mafia pelabuhan menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan. Hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino, yaitu minat investor menjadi rendah, sehingga mengakibatkan berkuranganya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.Biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibanding biaya logistik di pelabuhan China sekitar 15% dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13%. Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar-muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.

(glh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here