KTR INDONESIA – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat anggaran bantuan sosial (bansos) untuk beras PPKM senilai Rp3,54 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan beras dari serapan petani dalam negeri.

Di mana, beras tersebut berupa cadangan beras pemerintah (CBP) yang diberikan kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang pemberlakuan PPKM.

Dalam skemanya, Kementerian Sosial melalui Perum Bulog melaksanakan pembelian beras petani. Langkah tersebut pun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 20215.

“Alokasi anggaran (beras bansos) yang besar Rp3,54 triliun anggarannya, untuk yang 28,8 juta KPM,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

BACA JUGA  Sertifikat Vaksin Syarat Masuk Mal Adalah Upaya Optimal Menekan Peluang Penularan

Hartono menyebut, distribusi beras bansos dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, PT Pos Indonesia (Persero) mendistribusikan 200.000 ton dan disusul 88.000 ton pada tahap kedua. Adapun masing-masing 28,8 juta KPM menerima 10.000 kilogram dari beras tersebut.

“Untuk yang 28,8 juta KPM 200.000 ton untuk tahap pertama, tahap kedua 88.000 ton diberikan kepada KPM masing-masing 10 kg,” katanya.

Saat ini, Bulog dan PT Pos tengah menyiapkan penyaluran tahap kedua beras PPKM untuk 8,8 juta KPM. Jumlah itu lebih kecil daripada penyaluran tahap pertama yakni 20 juta PKM.

Saat ini, Kemensos dan Bulog belum memastikan bansos beras akan berlanjut hingga tahap ketiga dan tahap selanjutnya. Sebab, program yang tengah dibidik tersebut merupakan tugas pemerintah. Karena itu, keberlanjutan program bansos beras PPKM tergantung pada instruksi pemerintah.

BACA JUGA  Menguak Fakta 'Kartel Kremasi' Jenazah Covid, Selengkapnya di Hotman Paris Show Malam Ini Pukul 21.00 WIB

(glh/sumber:okezone)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here